Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. [1]

UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.

Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Naskah Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum dilakukan amendemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP , karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945.

Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasiyaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan

Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.

Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966)

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya:

• Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara
• MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

Periode UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998)

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan:

• Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
• Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983.

Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999

Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

Periode Perubahan UUD 1945

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amendemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

• Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 ? Perubahan Pertama UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 ? Perubahan Kedua UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 ? Perubahan Ketiga UUD 1945
• Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 ? Perubahan Keempat UUD 1945

Via Wikipedia

Sistem pemerintahan indonesia

Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi:

• Presidensial
• Parlementer
• Semipresidensial
• Komunis
• Demokrasi generous
• generous

Sistem pemerintahan mempunyai sistem yang tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah john menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara luas berarti pengertian sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu john demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Secara sempit, Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama john mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.

Sistem Presidensial

Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:

Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

Sistem Pemerintahan Indonesia

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, �Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.� Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial? Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu dibahas mengenai sistem pemerintahan.

I. Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Namun dalam prakteknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan i Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensiil dengan sistem pemerintahan parlementer. Apalagi bila dirunut dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Indonesia pernah menganut sistem kabinet parlementer pada tahun 1945 - 1949. kemudian pada rentang waktu tahun 1949 - 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu. Pada tahun 1950 - 1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Sedangkan pada tahun 1959 - 1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan secara demokrasi terpimpin. Perubahan dalam sistem pemerintahan tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Karena terjadi perbedaan pelaksanaan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum UUD 1945 diamandemen dan setelah terjadi amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 - 2002. Berikut ini adalah perbedaan sistem pemerintahan sebelum terjadi amandemen dan setelah terjadi amandemen pada UUD 1945 :

Sebelum terjadi amandemen :

• MPR menerima kekuasaan tertinggi dari rakyat
• Presiden sebagai kepala penyelenggara pemerintahan
• DPR berperan sebagai pembuat Undang - Undang
• BPK berperan sebagai badan pengaudit keuangan
• DPA berfungsi sebagai pemberi saran/pertimbangan kepada presiden / pemerintahan
• MA berperan sebagai lembaga pengadilan dan penguki aturan yang diterbitkan pemerintah.

Setelah terjadi amandemen :

• Kekuasaan legislatif lebih dominan
• Presiden tidak dapat membubarkan DPR
• Rakyat memilih secara langsung presiden dan wakil presiden
• MPR tidak berperan sebagai lembaga tertinggi lagi
• Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah anggota DPD yang dipilih secar langsung oleh rakyat

Dalam sistem pemerintahaan presidensiil yang dianut di Indonesia, pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang menjadi perhatian. Selain itu, pengawasan rakyat terhadap pemerintahan juga kura begitu berpengaruh karena pada dasarnya terjadi kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan yang ada di tangan presiden. Selain itu, terlalu sering terjadi pergantian pejabat di kabinet karena presiden mempunyai hak prerogatif untuk melakukan itu.

a. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkanya.

Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi

1. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
2. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini.

b. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden  dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;

1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Dengan demikian, sistem pemerintahan suatu negara dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau type yang dapat diadopsi menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara lain. Amerika Serikat john Inggris masing-masing telah mampu membuktikan diri sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial john parlementer seara excellent. Sistem pemerintahan dari kedua negara tersebut selanjutnya banyak ditiru oleh negara-negara lain di dunia yang tentunya disesuaikan dengan negara yang bersangkutan.

4. Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).

Sistem Konstitusional.

Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan john tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar john cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak john sound. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik john pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa john negara daripada keuntungan yang didapatkanya.

Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, jaminan atas hak asasi manusia john hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, john 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini. w. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Presiden adalah kepala negara john sekaligus kepala pemerintahan. Presiden john wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden john bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) john Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif john kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung john badan peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer john melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut; Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.

Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang john hak price range (anggaran) Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks as well as sense of balance, john pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan john fungsi anggaran.

Via http://sistempemerintahanindonesia.com/

How to Root Huawei Honor 3X

* You need to install the USB drivers on your computer as the initial step. Install HiSuite and it will take care of the USB drivers for you � http://huaweinews.com/2013/07/hisuite-v1-8-10-download/

* Download and install RootGenius application. http://dl.huaweinews.com/Tools/RootGenius.zip password for the zip file is �huaweinews� and note that you will have to disable your antivirus program when you extract the file and installing it. Most of the virus guards might detect it as malware because of the included rooting exploit.

* Enable USB debugging and Application installs from unknown sources by going in to the settings menu

* Close the HiSuite program if its running and connect your Honor 3X to the PC using MTP mode.

* Start the RootGenius application and wait until it detects your phone. This program is in Chinese but the steps are so easy to follow so don�t worry about it.

After RootGenius detects your phone it will display a screen like the one above. Click the Root button here and wait until it prompts you with the success screen.

Congratulations your Honor 3X is now rooted. You can unplug the phone now and check if there is a app called �kinguser� on your menu. Alternatively verify the root by downloading a root checker app from Google Play. If you have used this guide to Root your Honor 3X please leave a comment with your findings because that will help other users who are willing to try this.

Via http://huaweinews.com

How to Root Huawei Ascend P7

You need a software called �Root Genius� to do this. This guide will work on Ascend P7-L10 , P7-L00 and many other variants. However always proceed at your own risk.

Steps you need to follow

1. Make sure you have Huawei HiSuite installed on your computer because it will install all the USB drivers needed for your PC to communicate with the P7. Latest HiSuite can be found here � http://huaweinews.com/2014/03/hisuite-update-kitkat/
2. After installing HiSuite check if your Ascend P7 connects with it correctly. And then you can close the program.

3. Download the Root Genius program from its official web site and install it on your PC � http://goo.gl/F68OYN

4. Go to Settings option on the menu and make sure USB debugging is enabled

5. Open the Root Genius program and wait until it detects your phone.

6. It will display a screen like this if your phone is successfully connected to the program. Simply click the �Root Now� button and wait until it finishes its job.

7. Voila! Your phone is now rooted and verify it by going in to the Apps and check for KingUser app. That�s the root permission granting app just like SuperSu. You can verify the root by downloading a Root checker app from Google Play.

Via http://huaweinews.com

Samsung uses 64 Bit Chip in Galaxy Tab 4

Jakarta - 64 bit processor will be one of the main lines in 2015. A number of gadgets new gadgets released this year, prepared by the 'brain', the tablet line is no exception.

Consumers will see the Galaxy Tab series 4 with a 64-bit processor in this year. There are two tablets, the Galaxy Tab 8.0 and Galaxy Tab 4 4 10.1. Both are an upgrade from the Galaxy Tab 4 which was released last year by the same name.

Reported by GSM Arena, Saturday (01/31/2015), both the Galaxy Tab 4 10.1 (SM-T533) or the Galaxy Tab 4 8.0 (SM-T333) will use Snapdragon processor 410. How to draw a tablet with a smaller screen size?

Galaxy Tab 4 7.0 reportedly also will be upgraded. But it's not going to be 410 Snapdragon processor, but Marvell Armada PXA1908. Tablet with the name of the SM-T239 series is reportedly also be referred to as the Galaxy Tab 7.0 LTE Lite 4.

Currently no information on when exactly the tablet series with a 64-bit processor is going to be released. Not only Samsung, other vendors such as LG, Sony and Huawei also heavily rumored to be releasing the handset with a 64-bit chip.

Apple is that in 2013 and kicked off the world of smartphone by presenting the first mobile processor that carries a 64-bit architecture. Adaptation of the 64-bit processor technology deliver significantly increased computing power compared to the series below.

In the end, users claimed will benefit because it would have an impact on improved multitasking capabilities to handling applications that bring a myriad of complex features.


Via http://inet.detik.com

How TO Root Huawei ascend G6

Jatiwaringin -Huawei ascend G6 adalah smartphone android yang di rilis oleh Huawei awal tahun 2014
smartphone ini sangat tipis, seperti kaka nya yah itu Huawei ascend p6 tapi G6 ini menggunakan layar 4,5 ince, Ram 1 GB dan procesor buatan qualcom snapdragon dengan kecepatan 1.2 Ghz
dan bagiamana cara Root nya  langsung saja

partama downloads dan install software  Root Genius App di  Windows PC � http://goo.gl/0MXYrB

 kalau G6 sudah terdeteksi silakan klik Root it ....

Regret Bill Gates: Not Learning Arabic

Jakarta - At first glance, the super rich life Bill Gates look perfect. But beyond that, it turns out there is regret that to this day are often hung in the chief founder of technology giant Microsoft.

Bill Gates is the biggest regret was revealed when she appeared on the online forum Reddit, AMA. This is the sort of question and answer event with the world Internet community, and the questions were varied.

Until finally there were asked Gates about the biggest regret of his life so far. Answer posed Gates unexpected turns.

"I feel pretty stupid for not studying a variety of foreign languages

"I took all the Latin and Greek in high school, and got an A. I think it really helps me rich vocabulary, but actually I wish also to know French, Arabic or Mandarin. I'd love to be able to learn any of these languages , may be French because this be the easiest, "said the husband of Melinda Gates.

Gates, who now has a vacuum of Microsoft today is busy with activity at the Bill & Melinda humanity Gates Foundation.

In between busy, Gates actually also try to learn a foreign language using Duolinggo - a kind of translator applications of various languages - but it was not enough to succeed.

Another world IT leaders recently to look lost interest in public with her language skills are Facebook CEO Mark Zuckerberg.

In an event at a campus in China in October 2014, Zuck able to make many people amazed through madarin language skills are very fluent.

Specs Revealed Huawei P8

BEIJING - Information about the presence of a new smartphone Huawei Huawei will get a name tag P8 back blows. Latest news mentioning, this device will be introduced officially in mid-April is not in the MWC 2015 event.

Previous news mentions that Huawei P8, will be introduced at the MWC 2015 event will be held on March 1. However, other information reported that April was the right moment to introduce Huawei P8, and reportedly will be first introduced in the London area.

The company also claims, this new smartphone will present more beautiful than the previous series. P8 Huawei will come with premium design, using a wider screen dimensions and the type of metal material better than the previous P7 Huawei series.

As quoted from Phonearena, Saturday (01/31/2015), P8 Huawei will come with a 5.2-inch wide screen dimensions, with the support of a resolution of 1080p. As for camera features, this device will bring resolution 13MP sensor at a major.

Other specifications mentioned in the site is used processor support, Huawei reportedly P8 its development will be supported by the processor itself, Kirin 930. octa-core processor that is claimed to be present with the 16-nanometer architecture design, as well as support for 64bit systems.

However, there is no reason for the price and certainty of the company chose the London area for a debut release, resources P8 just mentioned that Huawei will also be accompanied by the presence of other products, such as tablets that claim to be called the Huawei Mate 7 Compact.



Via okezone

Xiaomi way 'beat' iPhone Products

BEIJING - Xiaomi rumored to hold a program 'trade-in' or swap your old smartphone Xiaomi products. Long smartphone is devoted to the iPhone, which can be exchanged with the latest Xiaomi handset.

 the latest rumors indicate Xiaomi trade-in program is being worked on and this Chinese giant wants your old iPhone. That said, this phone exchange program applies to handsets like the Apple iPhone 5s, iPhone 6 and iPhone 6 Plus.

Customers can bring their iPhone 5 series and get Xiaomi Mi Note. If you have an iPhone 6 or iPhone 6 Plus, then you can get the handset Xiaomi Mi Note Pro.

Xiaomi smartphone made or iPhone comes with a different price tag. For iPhone 5S with Mi Mi Note or Note Pro may be a proper agreement for the trade-in program.

However, the iPhone 6 Plus is not a cheap product to market the second item. The handset, such as the iPhone 6 Plus 64GB priced at USD849. This price compared Xiaomi Mi Note Pro 64GB edition for USD599.

Xiaomi trade-in program has not been officially released. This step could take some iPhone customers feel disappointed with the handsets they buy.

However, if you want to try Android OS in China, Xiaomi Mi and Mi Note Note Pro is a product that is attractive to own. The smartphone is also cheaper than other Android handsets such as Note 4.


Via http://techno.okezone.com

Xiaomi Segera Hadirkan Redmi Note 2 Rp1,6 Jutaan

BEIJING � Perusahaan asal China, Xiaomi, dikabarkan akan menghadirkan kembali smartphone terbarunya dari keluarga seri Redmi Note. Sumber informasi menyebutkan Xiaomi akan menggunakan nama label Redmi Note 2, yang telah diketahui juga terdaftar dalam rilis situs China, Tenaa.

Redmi Note 2 kabarnya tidak menampilkan diri sebagai sebuah perangkat baru, melainkan hanya update incremental atau spesifikasi di dalamnya sebagai perbaikan dari seri pendahulunya, Redmi Note. Handset tersebut kabarnya dilengkapi dengan bentang layar 5,5 inci dan resolusi 720p.

 namun banyak informasi menyebutkan bahwa Redmi Note 2 akan ditenagai prosesor quad-core Snapdragon 410.dengan kecepatan 1,2GHz, dengan dukungan memori RAM 1 GB dan media penyimpanan 8GB yang dapat diekspansi hingga 32GB melalui microSD.

Pada fitur kamera, Redmi Note 2 juga  akan dipersenajatai oleh resolusi sensor kamera utama sebesar 13MP di bagian belakang, serta kamera depan 5MP. Informasi juga disebutkan bahwa secara keseluruhan dimensi ponsel pintar ini berukuran 154 x 78,7 x 9,5 mm dengan berat 188g.

Xiaomi Redmi Note 2 masih  berjalan di  sistem operasi Android KitKat 4.4.4, bukan seperti yang dikabarkan sebelumnya dengan OS Android 5.0 Lollipop. Rencananya, Xiaomi akan menawarkan dalam varian warna merah, oranye, kuning, hijau, biru dan ungu, serta versi warna hitam dan putih yang lebih formal.

Waktu peluncuran dari handset tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh Xiaomi. Redmi Note 2 diprediksi akan dibanderol dengan harga USD128, atau sekira Rp1,6 juta ...


Via http://techno.okezone.com

Reasons HTC Late Presents Update Lollipop

TAIPEI - The presence of the Android operating system version 5.0 Lollipop were late because of some bugs, it also has implications for the manufacturer HTC. Reportedly, the system updates will come too late in coming to the HTC smartphone that was released in 2013 and 2014 then.

However, HTC series M8 and M7 have obtained a system update to version 5.0 Lollipop, at some time ago. However, the delay comes in two series that also turned out to continue the series flagship smartphone that was released two years earlier.

Mo version, Vice President of Product Management said that delays the arrival of change caused by a problem on Android 5.0 at the beginning of his arrival. Once repaired by Google, the company worked hard with some good partners operators and manufacturers, to bring that version.

Issues that have been resolved, the trial had to be done by each vendor and coupled with its development interface system itself. After the preparation is complete, the new HTC reveals could release an update and pass it to the user.

HTC One M8 version of developers and Google Play, is one of a series that has been done testing Android OS Lollipop, then some other series family will soon follow. HTC also promises 'good news to share an update will be released soon', as quoted from page GSM Arena, Saturday (01/31/2015).


Via http://techno.okezone.com

Samsung Will Not using Snapdragon 810?

Samsung will introduce the Galaxy S6 next March, touted not immerse Qualcomm Snapdragon chipset 810 to the flagship product.

Yes, today the company is renowned chipsets, Qualcomm has asserted that the Snapdragon 810 flagship device will not be made for one of its biggest customers. Although Qualcomm does not mention that the customer is the Samsung, but from previous reports, Samsung does not plan to use the Snapdragon 810 for the upcoming Galaxy S6.

If Samsung really not going to use the Snapdragon chipset 810 on Galaxy S6 product, then it is the heaviest blow to Qualcomm. The reason, Samsung is the largest customer of Qualcomm. In the product range of the previous Galaxy S, Samsung has been using Qualcomm chipsets for complete output power of the smartphone.

Snapdragon chipset 810 is the latest in a line of high-powered processors. The chipset is also the flagship chipset from Qualcomm that have supported 64-bit process. The company has added a number of performance improvements and increase the number of multimedia features.


Via Teknoup

LG G4 will use 3K screen with Super High Resolution

In 2014 the last so many smartphones using the latest display technology Quad HD, 1080P screen resolution passes. The first devices that use this kind of technology is the LG G3 with a screen resolution of 1440 x 2560piksel, believed that the next generation of smartphone LG will also use the ultimate display technology.
It is seen from the user agent profile that shows a screen resolution that is likely to be offered by the G4, that is equal to 1620 x 2880 pixels. If this news is true then the G4 will be the first smartphone that offers super high resolution display first. The latest news is heard about G4 is likely to be introduced in Q2 2015 and offers a better camera performance than the previous generation.






Via teknoup

Huawei P8 will be introduced in London on April 15

Some time ago had appeared leaked photo of Huawei P8 casing, revealing at the same time the key specifications that are believed to be offered the device. The specifications include a 5.2-inch screen size with a resolution of 1080 x 1920 pixels, octa-core Kirin 930 CPU, 3GB of RAM, 13MP rear camera is equipped with OIS, and battery capacity of 2,600 mAh.

Though many predict Huawei will unveil the device at MWC next March, but the latest news shows that the event in London on April 15 was the one designated as event announcements. According to the company's VP, Europe is the place where the event will be held elected on the continent considering Huawei mobile phone sales is higher than in the US.


Via Teknoup

3 Billion People on Facebook Watch Video Every Day

 

 TRIBUNNEWS.COM - Popularity of video feature on the social networking site Facebook to rise sharply. Now, watch the video on the site three times more than a few months ago.

Based on the financial statements of the fourth quarter of 2014 were announced on Thursday (01/29/2015) yesterday, Facebook revealed, video on the Facebook site to watch as many as three billion times each day.

This amount, as quoted by Recode, tripled from last month September 2014. At that time, the video is on the new Facebook News Feed reached over one billion times per day.

Facebook claims that the amount of the spectacle is only included in the video natively only. The purpose of the word "native" here, videos are uploaded directly to Facebook's servers, not including videos shared on the site, such as YouTube or Vimeo.

When combined with video services beyond Facebook, the number of videos watched every day should be greater than the number 3 billion.

The high number of videos watched in one day is considered to be profitable up financially. With a growing number of spectators, the possibility of the company or organization to put their advertising video also high.

In its financial statements, Facebook also reported that the company managed to get a revenue of 3.85 billion US dollars, or around Rp 48.5 trillion.

The number of users who sign up to the artificial social network Mark Zuckerberg has reached 1,393 billion, an increase of 3.18 percent from the previous quarter.

The number of active users themselves in the figure of 890 million people per day, 1.19 billion people for the past month, and 745 million people on Facebook daily users of mobile

Via  TRIBUNNEWS.COM

Android safe Not Escape from Security Holes

 

TRIBUNNEWS.COM - Various security technologies are implemented on BlackPhone was not necessarily make it one hundred percent of immune attack. In fact, a fatal gap found on Android smartphones that claimed the safest in the world.

As quoted from ArsTechnica, Friday (30/01/2015), there is a security hole in an instant messaging application on BlackPhone it could open the door to important data such as contacts list.

Even attacker could also take over the "vital function" of the device. A hacker can exploit security holes BlackPhone by sending a special message to the service SilentText on target smartphone.

Attacks can then inject malicious programs via instant messaging application concerned.

The bug was discovered by researchers Azimuth Security who then report to SilentCircle as BlackPhone maker.

Fortunately it did not take long for SilentCircle to patch the dangerous gap.

Via  TRIBUNNEWS.COM

Huawei Ascend Mate, Mobile Fingerprint with Octa Core processor

 

 Huawei officially presents two latest flagship smartphone. One is the Ascend Mate 7 with fingerprint features.Ascend Mate 7 using Huawei's latest processor Kirin 925 smart claimed as the fastest processor in the world today.The most prominent superiority, this chipset embedded LTE technology Cat 6. With this technology, the download speed reaches 300Mbp.

Mobile clad material and aluminum alloy that looks fancy this has 6 inch Full HD screen. Dimensions 157mm x 81mm x 7,9mm and weighs 185 grams.

Brain octa-core supported 2GB RAM and storage capacity can be expanded with a micro SD slot up to 32GB. Besides the processor, fingerprint sensor becomes its appeal. At Ascend Mate 7, Huawei introduced what it called a 'fingerprint 1 sec.

Fingerprint sensor in the Ascend Mate 7 operated with just a single touch. Compared to the iPhone 5S or Galaxy S5 which requires a two-stage scanning, fingerprint in the Ascend Mate 7 claimed the fastest

13 Megapixel rear camera equipped Sony BSI sensor and CMOS claimed to produce photographs with better low light levels.

8 Megapixel front camera embedded CMOS, produce images selfie or display higher definition video calls.

Ascend Mate 7 is available in three colors, Moonlight silver, black Obsidian (black) and Amber gold

Via http://inet.detik.com

 

Linux BackBox released version 4.1

BackBox Linux has released the latest version is version 4.1, with a few improvements and some features            

This release includes features such as Linux Kernel 3.13, EFI mode, Anonymous mode, LVM + Disk encryption installer, privacy additions and armhf Debian packages.
The ISO images (32bit & 64bit) can be downloaded from the following location:
http://www.backbox.org/downloads

What's new

• Preinstalled Linux Kernel 3.13
• New Ubuntu 14.04.1 base
• Installer with LVM and Full Disk Encryption options
• Handy Thunar custom actions
• RAM wipe at shutdown/reboot
• System improvements
• Upstream components
• Bug corrections
• Performance boost
• Improved Anonymous mode
• Predisposition to ARM architecture (armhf Debian packages)
• Predisposition to BackBox Cloud platform
• New and updated hacking tools

System requirements

• 32-bit or 64-bit processor
• 512 MB of system memory (RAM)
• 6 GB of disk space for installation
• Graphics card capable of 800�600 resolution
• DVD-ROM drive or USB port (2 GB)

Upgrade instructions
To upgrade from a previous version (BackBox v.4.0) follow these instructions:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install -f
sudo apt-get install backbox-default-settings backbox-desktop --reinstall
sudo apt-get install backbox-tools --reinstall
sudo apt-get autoremove --purge



 Via http://www.backbox.org/blog/backbox-linux-41-released